KPHI Baru Aktif Tahun 2011

Kendati proses pembentukan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) sudah dimulai pekan ini, namun komisi ini baru akan bekerja pada musim haji tahun 2011. Demikian dikemukakan Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, Senin (18/10) sore. "Tapi pengawasan mengenai penyelenggaraan haji sudah dilakukan oleh pengawas internal, BPKP, KPK, LSM hingga wartawan," kata Menag kepada wartawan terkait penjelasan tentang satu tahun kinerja Kementerian Agama.

Menag menjelaskan, mulai 18 Oktober ini pihaknya menerima pendaftaran calon anggota KPHI. "Sekarang baru proses seleksi, berapa yang sudah mendaftar saya belum terima laporan," ujarnya. Adapun pengumuman tentang KPHI ini, kata Menag, bisa dilihat di website, www kemenag. go.id.

"Persyaratan antara lain, WNI, beragama Islam, memahami masalah perhajian," jelas Suryadharma.

Menag juga menjelaskan, pada 2010 atau 1431 H, sejak pemberangkatan kloter pertama pada 11 Oktober hingga hari ini telah diberangkatkan jemaah haji Indonesia ke tanah suci sebanyak 38.144 jemaah dari kuota 221.000 jemaah.

Ia juga mengatakan, pihaknya telah memperoleh sebanyak 374 rumah untuk pemondokan jemaah Indonesia di Mekkah yang terbagi dalam dua wilayah yaitu Ring I (berjarak maksimal 2km) dan Ring II (2km-4km)

Menjawab pertanyaan wartawan seputar jemaah haji yang hamil Menteri Agama mengaku heran masih ada jemaah haji yang hamil lolos diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebab itu, pihaknya tidak segan memberikan sanksi kepada bawahannya yang terbukti secara sengaja meloloskan jemaah haji dalam kondisi mengandung.

Untuk mengantisipasi hal itu, Suryadharma meminta seluruh kanwil tidak meloloskan wanita hamil naik haji. Selian itu, tindakan tegas akan diberikan kepada oknum yang memperjual-belikan kuota haji.

"Laporkan jika ada petugas yang memperjual-belikan kuota, akan ditindak," jelas Suryadharma Ali lagi.

Menteri KIB II dari PPP ini juga menjelaskan, banyak modus agar bisa berangkat ke Tanah Suci. Di antaranya memalsukan dokumen seperti KTP. "Agar bisa naik haji itu berbagai cara dilakukan sehingga ada juga yang menggunakan KTP palsu," ungkapnya.

Menang mencontohkan kasus 28 calhaj asal Jatim yang ditunda keberangkarannya karena foto mereka berbeda dengan yang diberikan pada saat setoran awal haji. (ks)(haji.kemenag.go.id)